Formasi CPNS Pemprov Kaltara 2019, Gubernur Minta Kebijakan Batas IPK Minimum bagi Anak Kaltara
Ini Formasi CPNS Pemprov Kaltara 2019, Gubernur Minta Kebijakan Batas IPK Minimum bagi Anak Kaltara
M Arfan
Sejumlah ASN Pemprov Kalimantan Utara berjalan usai mengikuti upacara Hari Sumpah Pemuda di Lapangan Agatis, Tanjung Selor, Senin (28/10/2019). Formasi CPNS Pemprov Kaltara 2019, Gubernur Minta Kebijakan Batas IPK Minimum bagi Anak Kaltara.
Pengumuman rincian formasi seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil
( CPNS ) Pemprov Kalimantan Utara disebutkan Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie akan
dilaksanakan bulan Desember 2019 mendatang.
Dengan begitu, tahapan seleksi CPNS akan berlangsung hingga tahun 2020 nanti.
Irianto Lambrie menyebutkan, Pemprov Kalimantan Utara akan bersurat kepada Kemenpan RB untuk
meminta penurunan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) calon peserta seleksi yang berasal dari Kalimantan
Utara.
"Saya akan menghadap langsung dengan Pak Tjahjo Kumolo. Kita tidak minta berlebihan, cuma penurunan
IPK itu dari 2,75 minimal menjadi 2,5. Harapannya kita sebagai daerah baru, lulusan kita tentu tidak bisa
dibandingkan dengan daerah maju," sebut Irianto Lambrie di Lapangan Agatis,
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Senin (28/10/2019).
Kebijakan penurunan ambang batas IPK tersebut telah terbukti berhasil pada dua kali kesempatan seleksi
CPNS di Pemprov Kalimantan Utara.
"Meskipun nanti apakah itu membantu atau tidak akan teruji ketika mereka mengikuti seleksi. Tetapi dari 2
kali seleksi yang kita lakukan, Alhamdulillah 65-70 persen yang lulus terisi anak-anak Kalimantan Utara.
Atau anak-anak yang berasal dari Kalimantan Utara yang kuliah di perguruan tinggi di luar daerah," sebutnya.
Kuota formasi CPNS yang diberikan Kemenpan RB bagi Pemprov Kalimantan Utara sebanyak 300 formasi.
Irianto membeberkan, 60-70 persen formasi tersebut adalah formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.
"Sisanya itu formasi pertanian, penyuluh, perikanan, keluatan.
Untuk administrasi gak ada. Ada juga tenaga teknis," ujarnya.
Kabar baiknya, formasi tenaga kesehatan khususnya dokter spesialis terdapat kebijakan baru.
Batas usia pelamar ditingkatkan menjadi minimal 40 tahun saat mendaftar.
"Sebelumnya hanya minimal 35 tahun.
Sehingga kita sempat bersurat agat kebijakan itu direvisi, karena beberapa kali kita buka seleksi tidak ada
yang mendaftar formasi itu, karena rata-rata dokter spesialis sudah di atas 35 tahun," ujarnya.
Irianto mengaku, tengah menunggu waktu bersama Sekprov dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
untuk dipanggil Menpan RB Tjahjo Kumolo dalam rangka pemantapan persiapan pelaksanaan seleksi
CPNS.
"Biasanya memang begitu, kita dipanggil Menpan RB. Di sana nanti akan diketahui apakah seleksi itu
dilaksanakan serentak Tanah Air atau dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah," sebutnya. (Wil)
Formasi CPNS 2019 Kaltara Terima 300 CPNS
Diberitakan sebelumnya, hampir sepekan menerima surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi (Menpan-RB)
Pemprov Kalimantan Utara belum juga mengungkapkan rincian formasi CPNS yang akan diseleksi tahun ini.
Kepala Bidang Pengembangan dan Perencanaan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan
Utara Denny Prayudi menjelaskan,
pengumuman rincian formasi akan dilaksanakan serentak dengan pengumuman persyaratan dan tata cara
pelaksanaan pendaftaran CPNS.
"Nanti pengumumannya dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur. Jadi kepada masyarakat kami minta
untuk bersabar dulu.
Karena kita perlu susun persyaratan dan tata caranya," kata Denny Prayudi di
ruang kerjanya, Rabu (23/10/2019).
Denny Prayudi hanya mengungkapkan, kuota CPNS yang akan diseleksi tahun ini, yakni 300 formasi. Yang
terdiri atas guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis.
"Sementara itu dulu yang bisa kami informasikan. Untuk rinciannya, kita sama-sama menunggu SK
Gubernurnya," sebutnya.
Pemprov Kalimantan Utara sejatinya mengusulkan 1.818 pegawai baru kepada Kemenpan RB.
Menurut Denny Prayudi, akumulasi usulan pegawai dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia,
kemudian diakumulasikan lalu dikuotakan untuk setiap daerah.
"Dalam memberikan kuota itu, pemerintah tentu mempertimbangkan banyak hal, salah satunya soal
keuangan negara.
Kalau usulan Kalimantan Utara itu disetujui semua, tentu daerah lain tidak dapat. Begitu juga sebaliknya.
Jadi begitu gambarannya. Ini formasi dan kuota yang diputuskan oleh pusat. Kita hanya melaksanakan
saja," ujarnya.
Berdasarkan rilis Badan Kepegawaian Negara ( BKN ) Nomor 085/RILIS/BKN/X/2019 diketahui bahwa,
total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111, dengan perincian untuk kementerian/lembaga sebanyak
37.854 formasi dan untuk daerah sebanyak 159.257 formasi.
Beberapa hal yang mendasari formasi tersebut,
pertama, formasi kementerian dan/atau lembaga harus
sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Joko Widodo dan Maruf Amin sebagai Presiden-
dan Wakil Presiden.
Kedua, terdapat beberapa proses dalam rekrutmen CPNS dengan jangka waktu tertentu yang telah
ditetapkan dan tidak mungkin dipersingkat.
Proses ini antara lain meliputi masa pengumuman selama 15 hari kalender, penyampaian persyaratan
pelamaran secara daring selama 10 hari kalender dan sebagainya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
Ketiga, anggaran rekrutmen dan gaji CPNS 2019 pada sebagian Kementerian, Lembaga, dan Daerah (K/L/D)
kemungkinan telah dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas serta harus selesai
dipertanggungjawabkan pada pertengahan bulan Desember,
sehingga jika proses seleksi dipaksakan selesai pada tahun ini akan menimbulkan konsekuensi anggaran yang rumit.
Keempat, sebanyak 541 K/L/D yang akan membuka formasi CPNS tahun 2019 harus melaksanakan
training dan entry formasi pada sistem daring yang baru.
Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesalahan input yang berakibat fatal bagi calon peserta
sebagaimana terjadi di beberapa tempat pada proses rekrutmen CPNS tahun 2018.
Kelima, pada akhir Desember beberapa wilayah di Indonesia Timur (Papua, Papua Barat, Maluku, NTT)
akan libur lebih lama untuk melaksanakan perayaan Natal.
Dengan demikian proses rekrutmen tidak akan berjalan optimal di tempat-tempat tersebut.
Oleh karena itu diharapkan agar masyarakat yang tertarik melamar sebagai CPNS dapat memahami dan
memperkirakan konsekuensi yang mungkin timbul saat pengumuman resmi rekrutmen disampaikan.
Masyarakat diimbau agar memantau informasi resmi mengenai rekrutmen CPNS tahun 2019 melalui kanal
media sosial BKN, situs web www.bkn.go.id, dan situs web atau media sosial yang dikelola oleh K/L/D.
Selain itu masyarakat diharapkan untuk tidak mempercayai informasi hoax seputar rekrutmen CPNS yang
beredar selain sumber informasi di atas serta tidak mempercayai oknum yang mengklaim dapat
membantu dalam proses rekrutmen ini.
Rekrutmen CPNS dilakukan secara transparan dan akuntabel hanya melalui https://sscasn.bkn.go.id.
Terima 300 CPNS
Sebelumnya, amplop yang diterima Pemprov Kalimantan Utara dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur
Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB),
telah diketahui berisi rincian kuota seleksi CPNS yang tahun 2019 untuk Pemprov Kalimantan Utara.
Terungkap, terdapat 300 kuota seleksi CPNS tahun ini dari 1.818 formasi yang diusulkan Pemprov
Kalimantan Utara.
Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie mengungkapkan besar kecilnya kuota yang diberikan, telah
melalui pertimbangan yang matang oleh pemerintah pusat.
"Pemerintah tentunya telah menghitung secara detil kuota yang harus diberikan.
Pemerintah juga mempertimbangkan soal anggaran negara," kata Irianto dalam siaran resminya Selasa (22/10/2019).
Sebanyak 300 kuota yang diberikan pemerintah kepada Pemprov Kalimantan Utara diprioritaskan
untuk formasi tenaga kesehatan dan dokter spesialis.
"Ada juga kebutuhan spesifik untuk lulusan sarjana kehutan dan pertanian," ujarnya.
Sedikitnya kuota, membuat persaingan peserta seleksi CPNS nanti bakal sengit.
Untuk itu, Gubernur Irianto berharap peserta khususnya putra-putri Kalimantan Utara mempersiapkan diri
dengan baik menghadapi proses seleksi nanti.
"Mulai sekarang biasakan membuka, mempelajari soal-soal tes seleksi. Harus menguasai semua pelajaran,
tidak hanya tertentu.
Pengalaman kemarin-kemarin banyak yang 'jatuh' di soal-soal tertentu. Banyak-banyak berdoa juga,"
ujarnya.
Sebelumnya, Sekprov Kalimantan Utara Suriansyah mengungkapkan, Pemprov Kalimantan Utara siap
melaksanakan amanat pemerintah (pusat) untuk menggelar tes CPNS tahun ini.
Dari segi anggaran sebut Suriansyah, sudah disiapkan oleh instansi Badan Kepegawaian Daerah.
Perihal jadwal persis pelaksanaan tes CPNS tersebut, masih menunggu informasi lebih lanjut dari Panitia
Seleksi Nasional (Panselnas).
Suriansyah mengungkapkan, selain Pemprov Kalimantan Utara, Pemkab Tana Tidung dan Pemkab Malinau
juga mendapatkan formasi dan kuota CPNS.
"Tetapi itu ranah Pemdanya masing-masing yang menyampaikan. Yang jelas, yang menerima amplop itu
kita (Pemprov), Pemkab Tana Tidung, dan Pemkab Malinau," sebutnya.
Untuk melaksanakan tes CPNS, Pemprov Kalimantan Utara telah memiliki laboratorium Computers
Assisted Test (CAT) di Jalan Durian, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Sejak tahun 2014,
tes CPNS dilaksanakan di laboratorium ini. (*)
tRBN
0 comments:
Post a Comment