BKN: 70 Instansi Pemerintah Daerah Belum Ajukan Formasi CPNS dan PPPK 2019 Dibuka Mulai Oktober

BKN Muhammad Ridwan mengatakan, sebanyak 70 instansi pemerintah daerah belum mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

ilustrasi lowongan cpns 2019

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, sebanyak 70 instansi pemerintah daerah belum mengusulkan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019.

Padahal, mekanisme pengusulan formasi CPNS bisa dilakukan dengan sistem E-informasi.

"Sebenarnya sebagian besar sudah mengupload dan mengusulkan di E-informasi, tapi masih ada 70 instansi yang masih belum (mengupload), ini jadi apa enggak sih. Yang masih belum kebanyakan yang masih belum, kalau pusat rata-rata sudah," kata Ridwan di Hotel Bidakara, Selasa (30/7/2019).

Ridwan mengatakan, 70 instansi pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi CPNS 2019 paling banyak berada di kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Banten, Gorontalo, Jambi, Papua dan Sulawesi Selatan.

BKN, kata Ridwan, tetap menunggu usulan formasi dari daerah-daerah tersebut.

"Kalau bisa secepatnya, Kita enggak akan meninggalkan mereka (daerah)," kata dia.

Selain itu, kata Ridwan, menjelang pelaksanaan seleksi CPNS 2019, BKN sudah memperhitungkan persiapan-persiapan menjelang hari pelaksanaan.

"Deadline bagi kami pak Menpan berkali-kali menyampaikan seleksi CPNS akan diadakan Oktober. Nah itu tinggal ini harus ngapain-ngapain. Tanggal pastinya belum," ujarnya.

Adapun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama dua hari membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Menpan RB Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," lanjut dia.

BKN Prediksi Rekrutmen Capai 5,5 Juta Pelamar

Pemerintah akan menggelar kembali seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini.

Rencananya, pembukaan seleksi dimulai pada Oktober 2019 mendatang.

Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Aria Wibisana mengatakan, prediksi peserta yang akan mengikuti seleksi mencapai 5,5 juta orang.

"Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan PPPK tahap kedua," kata Bima dalam keterangan resmi, Selasa (30/7/2019) malam.

Bima menuturkan, total kebutuhan ASN nasional 2019 sebanyak 254.173, mencakup 100.000 formasi CPNS dan 100.000 formasi PPPK tahap kedua.

"Dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi PPPK tahap pertama," ujar dia.

Bima menambahkan, seleksi ini nantinya akan digelar di 108 titik lokasi di seluruh Indonesia.

Kendati demikian, BKN bersama sejumlah instansi terkait tengah menyiapkan beberapa opsi terkait titik lokasi seleksi ini.

Seleksi CPNS 2018 diikuti sebanyak 3.636.251 juta orang, terdiri dari 1.446.460 orang melamar di 76 instansi pusat, 2.189.791 orang melamar di 481 instansi daerah.

CPNS 2018 Papua sebanyak 12.831 orang, Provinsi Papua Barat sebanyak 6.208 orang, dan sebanyak 51.293 pelamar PPPK tahap pertama melampaui passing grade yang ditentukan.

Bima menjelaskan, pada CPNS tahun lalu, terdapat beberapa kendala yang ditemui peserta dan membuat tidak lolos administrasi, seperti:

- Database kependudukan tidak update

- Sejumlah ijazah pelamar tidak sesuai kualifikasi pendidikan yang disyaratkan

- KTP yang diunggah pelamar tidak jelas atau bukan KTP asli

- Sejumlah dokumen pendukung yang dilampirkan tidak lengkap

Kemenpan RB Bahas Anggaran untuk Tentukan Jadwal Rekrutmen CPNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menggelar rapat koordinasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil 2019.

Menpan RB Syafruddin mengatakan, rapat koordinasi selama dua hari ini membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," ujar Syafruddin.

Menurut Syafruddin, dalam rekrutmen CPNS tahun ini yang menjadi prioritas adalah posisi guru, tenaga kesehatan, teknis profesional, dan sejumlah posisi kelembagaan.

"Tenaga-tenaga yang akan ditempatkan di kementerian dan lembaga, juga harus teknis dan profesional. Jadi tenaga administrasi tidak akan direkrut," kata dia.

Mantan Wakapolri ini menambahkan, untuk posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, posisi yang diprioritaskan adalah guru dan tenaga kesehatan.

Syafruddin mengatakan, saat ini tenaga kesehatan puskesmas di daerah-daerah masih 75 persen.

"Untuk PPPK guru dan tenaga kesehatan, para dokter-dokter puskesmas kita ini baru 75 persen. Puskesmas kita itu kekurangan dokter," tuturnya.

Sementara itu, Syafruddin mengatakan, ada sekitar 52.000 pensiun guru pada tahun 2019.

Jadi, Total jumlah pensiun ASN adalah 200.000 orang.

"Pensiun guru saja 52.000 jadi tadi dipersiapkan 200 ribuan yang akan pensiun tahun ini, seluruh ASN," kata dia.

Sebelumnya, Badan Kepegawaian Negara menyebutkan bahwa proses dan jadwal seleksi CPNS dan PPPK 2019 akan dibuka pada Oktober ini.

Pada periode kedua penerimaan tahun ini, pemerintah akan membuka formasi untuk 253.173 orang sesuai dengan kebutuhan instansi, baik pusat atau daerah.

Ada sekitar tujuh tahapan yang harus dilalui pelamar dalam proses menjadi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Mulai proses pengumuman secara umum hingga pemberkasan/dilantik.

Tahapan demi tahapan ini, sudah diatur detail dalam peraturan pemerintah. Aturan ini ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Adapun rincian tahapan prosesnya sebagai berikut:

- Pengumuman penerimaan CPNS dan PPPK secara umum

- Pendaftaran online di laman sscasn.bkn.go.id.

- Pengumuman Seleksi Administrasi - Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- Seleksi Kompetensi Bersama (SKB)

- Pengumuman Kelulusan

- Pemberkasan (telah resmi jadi ASN)