Ilustrasi ujian tes lowongan kerja (Setkab) Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahap II akan segera dibuka. Rencanannya, pembukaan pegawai setara Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini akan dibuka pada Agustus 2019.
Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan mengatakan, pembukaan tenaga PPPK tahap kedua akan dilakukan terlebih dahulu sebelum pendaftaran CPNS 2019. Kebutuhan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendesak dan menjadi prioritas Pemerintah menjadi salah satu alasan diselenggarakannya rekrutmen P3K.
“Nampaknya yang PPPK tahap dua dulu yang akan didahulukan kemarin kan tahap pertama,” ujarnya, Senin (8/7/2019).
Adapun sistem pendaftaran PPPK akan dilakukan secara terintegrasi melalui portal nasional Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) via sscasn.bkn.go.id. Meskipun begitu, belim diketahui kapan masyarakat bisa mulai mengakses portal ini
Selanjutnya untuk proses seleksi akan menggunakan sistem seleksi Computer Asissted Test (CAT) Ujian Nasional Berbasis Komputer Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Menenai persyaratan, jika melihat tahap pertama, khusus THL Penyuluh, Dosen PTN Baru, serta eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) untuk jabatan Guru (termasuk Guru Kemenag), Tenaga Kesehatan, Penyuluh Pertanian khusus yang ada dalam database BKN tahun 2013 dan memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya usia pelamar P3K maksimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar.
Kemudian kualifikasi pendidikan minimal S-1 dan masih aktif mengajar sampai saat ini. Untuk guru diwajibkan untuk masih aktif mengajar hingga saat inj.
Sementara untuk Tenaga Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D-IIIbidang Kesehatan dan mempunyai STR yang masih berlaku (bukan STR internship), kecuali untuk Epidemiolog, Entomolog, Administrator Kesehatan, dan Pranata Laboratorium Kesehatan mempunyai kualifikasi pendidikan D-III/S-1 Kimia/Biologi. Ilustrasi ujian tes lowongan kerja (Setkab)
Sementara untuk Penyuluh Pertanian mempunyai kualifikasi pendidikan minimal SMK bidang Pertanian atau SLTA plus sertifikasi di bidang pertanian.
Nantinya mereka yang lolos akan dikenakan masa hubungan kerja paling singkat 1 tahun dengan perpanjangan berdasarkan pada pencapaian kinerja dan kebutuhan instansi sesuai PP No. 49 Tahun 2018.
Perolehan gaji untuk P3K pada Instansi Pusat dibebankan pada APBN dan untuk P3K di Instansi Daerah dibebankan pada APBD serta dapat menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, aturan teknis dari PP No. 49 tahun 2018 akan diteruskan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Peraturan BKN. (rzy) (rhs)
0 comments:
Post a Comment