Jadwal Tes CPNS Belum Pasti, Kepala BKN Ungkap Penyebabnya dan Bahas Wacana ASN Kerja di Rumah

"Tanggal belum tau. Untuk formasi ada dari Menpan-RB, sampai saat ini belum ada kepastian ya," kata Bima, Rabu (14/8/2019).

Dua hal diungkap oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat meresmikan UPT BKN di Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertama soal tahapan rekrutmen CPNS dan CPPPK 2019, kedua soal wacana ASN kerja di rumah.

Terkait penerimaan CPNS dan CPPPK 2019, Kepala BKN Republik Indonesia, Bima Haria Wibisana, mengungkapkan jika penetapan usulan formasi tiap daerah maupun waktu pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2019 sampai saat ini belum dilakukan.

Namun ia memberikan kemungkinan jika pelaksanaan rekrutmen CPNS dan CPPPK akan digelar Oktober.

"Tanggal belum tau. Untuk formasi ada dari Menpan-RB, sampai saat ini belum ada kepastian ya," kata Bima, Rabu (14/8/2019).

Bima mengungkap alasan belum jelasnya tanggal pelaksanaan rekrutmen CPNS dan CPPPK.

Satu di antaranya karena belum ada rapat membahas hal ini dengan presiden dan belum keluarnya Peraturan Menteri PANRB soal hal ini.

Biasanya menurut Bima, sebelum penetapan pelaksanaan rekrutmen CPNS, sejumlah menteri terkait akan menggelar rapat terlebih dahulu.

Hal ini dikarenakan pelaksanaan penerimaan CPNS menyangkut keuangan negara sehingga harus saling koordonasi antar kementerian, baik itu Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, bahkan kapolri sebagai tugas keamanan negara.

Usulan Formasi

Bima menjelasan lebih lanjut tentang usulan formasi yang dilakukan tiap daerah. Menurut Bima, penetapan formasi yang disetujui dilihat dari anggaran daerah dan beban kerja.

Dia mencontohkan, anggaran pegawai belanja sudah lebih 50 persen maka persetujuan usulan formasi akan lebih sedikit.

Jangan sampai anggaran belanja pegawai sama dengan kapasitas dana pembangunan, jika itu terjadi, usulan formasi akan dikurangi.

"Kalau 50 persen anggaran pegawai, 50 persen pembangunan, kasihan masyarakat alokasi dana untuk pembangunan akan berkurang.

Kita coba kurangi dengan meningkatkan kompetensi.

Jadi yang dibutuhkan 5 orang misalnya, tapi dengan kompetensi yang baik bisa hanya 1 orang," kata Bima Haria Wibisana.

Sistem CAT

Dia menambah, pelaksanaan penerimaan CPNS sama seperti tahun sebelumnya yakni tes menggunakan komputer.

Tidak ada perbedaan mekanisme, hanya yang menjadi pembeda nantinya tingkat kualitas soal akan lebih baik.

"Soal nya lebih berkualitas. Bagaimana kita dapatkan yang terbaik, dengan menyaring melalui soal-soal kualitas yang lebih baik juga," tutupnya.

Ia mengatakan, nanti menjelang penerimaan CPNS dan CPPPK 2019, tepatnya pada 19-31 Agustus, BKN akan menggelar simulasi tes computer assisted tes (CAT).

"Dua minggu kami berikan waktu untuk simulasi, berlatih dan belajar.

Pintar tapi tidak dilatih dan tidak terbiasa kan kasihan. Jadi kami lakukan supaya teman-teman terbiasa sebelum melaksanakan tes yang sesungguhnya," ujar Bima Haria Wibisana.

Simulasi CAT diakses melalui portal CAT BKN.

Bima ingin dengan diadakannya simulasi dapat membiasakan calon peserta sebelum mengikuti seleksi.

Menurut Bima, tidak menutup kemungkinan ada yang gagal karena tidak terbiasa menggunakan perangkat komputer.

Pada tes CAT yang sesungguhnya, waktu tes dilaksanakan 90 menit dengan bobot 100 soal.

Sedangkan simulasi akan dikurangkan beberapa menit, karena masih pada tahap latihan.

Setelah selesai mengisi soal dan mengklil sudahi tes, peserta langsung bisa melihat hasil pada saat itu juga.

PNS Kerja di Rumah

Bagaimana kabar rencana Kemenpan-RB membuat PNS agar bisa bekerja lebih fkeksibel, tidak melulu di kantor dan bisa bekerja di rumah. Bima Haria Wibisana memberi tanggapannya.

Menurut dia boleh-boleh saja PNS bekerja dari rumah. Namun, semua itu tergantung kesiapan instansi masing-masing dan kinerja yang memadai.

Selain itu, pekerjaan menyangkut pelayanan publik secara langsung seperti guru, dokter dan petugas pelayanan terpadu tidak bisa dilakukan di rumah.

"Bolehkah bekerja di rumah? Boleh. Tetapi sifatnya pelayanan publik secara langsung tidak bisa, tetap harus ke kantor harus tatap muka dengan publik. Kecuali, pranata komputer bikin program di rumah itu bisa," ujar Bima.

Selain itu wacana tersebut juga harus dilihat target harian pekerjaan, termasuk soal efektivitas pekerjaan itu jika dilakukan di rumah.

Namun secara gamblang Bima mengungkapkan wacana itu masih perlu dibahas secara komperhensif.

"Masih panjang prosesnya. Tergantung kesiapan instansinya," pungkas Bima. (IraKurniati)