Formasi usulan CPNS Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau dan Tana Tidung Tahun 2019

Oktober Ini Dibuka CPNS 2019 di Pemprov Kalimantan Utara dan 2 Pemkab, Ini Formasi Yang Dibutuhkan

CPNS 2019 yang akan digelar dalam waktu dekat ini hanya tiga Pemda yakni di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara, Malinau dan Tana Tidung.

Pelamar CPNS mengantre di Kantor BKD Provinsi Kalimantan Utara saat seleksi CPNS 2017 lalu.

Kali ini ada peluang bagi anda yang ingin berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara atau ASN. Kebetulan ada lowongan kerja untuk ASN atau CPNS 2019 di sebuah pemerintahan daerah kabupaten dan tingkat provinsi di Kalimantan Utara atau Kaltara.

Mengenai lowongan kerja, CPNS 2019 ini akan dibuka sebentar lagi, kuota untuk mengisi posisi CPNS 2019 di pemerintahan provinsi dan dua kabupaten. Pemprov Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Malinau dan Tanah Tidung yang ada di Kalimantan Utara.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Kaltara Irianto Lambrie pada Jumat (2/8/2019) siang.

Dijelaskan Gubernur Kaltara Irianto Lambrie bahwa, pembukaan CPNS 2019 di Pemprov Kalimantan Utara dan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung akan segera dilangsungkan, setiap warga negara Indonesia bisa ikut dalam mengisi CPNS 2019 di Kalimantan Utara ini.

Untuk di Kalimantan Utara, kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, hanya Kabupaten Bulungan saja yang tidak menggelar CPNS 2019 sebab pemerintah daerah di Kalimantan Utara ini tidak mengajukan CPNS 2019.

Alasan Pemda Bulungan tidak mengadakan CPNS 2019 sebab keterbatasan anggaran daerah. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie sebutkan, selain anggaran yang terbatas, porsi untuk pegawai bisa dikatakan sudah cukup karena itu tidak menggelar lowongan kerja, CPNS 2019 Kalimantan Utara.

"Atau mungkin sudah cukup dengan pegawainya yang ada sekarang," ungkap Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Karena itu, CPNS 2019 yang akan digelar dalam waktu dekat ini hanya tiga Pemda yakni di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara, Pemkab Malinau dan Pemkab Tana Tidung.

"Rencananya Oktober ini mau dibuka itu CPNS 2019, Kalimantan Utara," kata Gubernur Kaltara Iranto Lambrie di gedung gabungan dinas Pemprov Kalimantan Utara.

Pemprov Kalimantan Utara belum mendapatkan rincian formasi jabatan yang akan diseleksi. Demikian juga, belum diketahui berapa banyak kuota yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemprov Kalimantan Utara untuk diseleksi.

"Kita tunggu saja pengumumannya dari pemerintah," tegasnya.

Pemprov Kalimantan Utara telah mengajukan sedikitnya 3.000 formasi jabatan untuk diseleksi.

Namun berapa banyak kuota yang diberikan, tergantung kebijakan pemerintah.

"Karena ini menyangkut kapasitas keuangan juga," sebutnya.

Formasi yang paling banyak dibutuhkan Pemprov Kalimantan Utara, kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie adalah formasi penyuluh.

Di antaranya seperti penyuluh pertanian dan penyuluh perikanan.

Kemudian formasi tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.

Lalu formasi tenaga pendidik seperti untuk guru SMA.

"Untuk dokter spesialis, pelamar kita kadang terbentur umur, 35 tahun. Rata-rata pendaftar sudah di atas 35 tahun. Kita sudah bersurat ke Kemenpan RB perihal tersebut, tetapi belum ada balasan," beber Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Namun kondisi demikian bukan jadi penghalang buat mereka yang berminat untuk maju dalam lowongan kerja di CPNS 2019, Kalimantan Utara.

Buat tenaga dokter spesialis yang sudah usia di atas 35 tahun nanti jika belum ada keputusan dari Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi bisa melaui cara lain.

"Bisa saja solusinya kita melalui rekrutmen P3K atau yang biasa disebut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," kata Gubernur Kaltara Irianto Lambrie.

Kali ini Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, menyatakan, berdasarkan surat dan rilis Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana disebutkan bahwa untuk rencana pelaksanaan seleksi CPNS 2019 pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS 2019 dan P3K Tahap Kedua.

Jumlah kebutuhan ASN nasional 2019 mencapai 254.173 orang yang mencakup 100.000 ribu formasi CPNS 2019.

Dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedua.

Sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.

BKN menyiapkan 108 titik lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

Ditambahkan lagi, ada formasi yang ditiadakan.

Pemerintah melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin memastikan akan membuka tak kurang dari 100 ribu lowongan CPNS 2019 (Calon Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di tahun 2019.

Syafruddin merinci bahwa akan ada 100 ribu CPNS 2019 yang dibuka dan 75 ribu posisi untuk PPPK.

“Tahun ini direkrut sekitar 100 ribu CPNS dan 75 ribu PPPK sedangkan yang pensiun diperkirakan mencapai 200 ribu orang,” ungkap Syafruddin di Gedung Bidakara, Pancoran, Jaksel, Selasa (30/7/2019).

Syafruddin mengatakan bahwa pemerintah memprioritaskan perekrutan ASN untuk posisi tenaga teknis profesional, guru serta tenaga kesehatan.

Karena menurutnya saat ini 75 persen puskesmas di seluruh Indonesia kekurangan dokter dan tahun 2019 ini akan ada 52 ribu yang pensiun.

Nah, CPNS 2019 tetap akan direkrut yang memiliki tenaga teknis profesional, guru, dan dokter kesehatan.

Karena 75 persen puskesmas di seluruh Indonesia kekurangan dokter.

Lalu ada 52 ribu guru yang akan pensiun sehingga prioritas itu juga.

Dan untuk disabilitas akan tetap mendapatkan jatah 2 persen dari total yang direkrut.

“Yang jelas tenaga administrasi diputuskan untuk tidak direkrut dulu,” tegasnya.

Syafruddin bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Mendikbud Muhadjir Effendy membuka rapat koordinasi bersama jajaran pemerintah daerah seluruh Indonesia untuk pelaksanaan rekrutmen

CPNS 2019.

Mantan Wakapolri itu juga menegaskan bahwa pelaksanaan rekrutmen ASN harus dilaksanakan pada tahun 2019.

Dalam rapat koordinasi yang berlangsung selama dua hari itu pemerintah daerah diminta untuk mengusulkan kebutuhan ASN untuk direkrut.

Hari ini membahas jadwal rekrutmen kapan akan dilaksanakan dan meminta pemda aktif untuk mengusulkan berapa jumlah ASN yang dibutuhkan, karena gaji ASN di daerah dikeluarkan dari APBD.

"Jadi rapat hari ini juga untuk mensinkronkan anggaran rekrutmen hingga gaji ASN,” imbuhnya.

“Jadi berdasarkan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) rekrutmen tidak boleh lebih dari tahun 2019, jadi akan tetap dilaksanakan tahun ini,” pungkas Syafruddin.