Formasi CPNS Kabupaten Sleman Tahun 2019

Pemkab Sleman Mendapat Jatah 643 Formasi CPNS

Pemerintah pusat telah merilis formasi CPNS tahun 2019 dan dipastikan tidak ada formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BKN

Ilustrasi CPNS 2019

Pemerintah pusat telah merilis formasi CPNS tahun 2019 dan dipastikan tidak ada formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dimungkinkan pendaftaran PPPK baru dibuka pada tahun 2020.

Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Sleman Suyono membenarkan hal tersebut.

"Kemarin Menpan RB tidak menyinggung masalah PPPK, hanya mengutarakan kemungkinan baru ada di 2020," bebernya.

Sebelumnya, pemkab telah mengajukan sekitar 725 formasi.

Itu di dalamnya termasuk formasi untuk PPPK. Dengan tidak adanya formasi untuk PPPK, artinya pemkab Sleman hanya mendapatkan formasi untuk CPNS, yakni 643 formasi.

Sesuai dengan Surat Keputusan Menpan RB RI No 579/2019 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemkab Sleman tahun 2019, formasi tersebut meliputi tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis.

Suyono menerangkan, formasi paling banyak yaitu untuk tenaga pendidikan yakni sebanyak 346 formasi.

Kemudian 214 formasi tenaga kesehatan dan 83 formasi tenaga teknis.

Menurutnya prioritas formasi pendidikan lantaran pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan SDM.

Dengan penambahan jumlah tersebut, kebutuhan ASN di Sleman masih dirasa kurang.

Suyono mengungkapkan, rata-rata setiap tahun ada 600 lebih PNS yang purna tugas.

Ia menjelaskan, idealnya Sleman memiliki 14 ribu PNS, dan saat ini baru terisi 9 ribu.

Maka Pemkab Sleman masih membutuhkan setidaknya tambahan 5.000 PNS lagi.

"Jadi kita akan memaksimalkan tenaga yang ada," ujarnya.

Dalam kesempatan itu berharap banyak generasi milenial yang mendaftar CPNS.

"Sekarang kan serba cepat dan IT. Ya harapannya generasi milenial yang masuk. Karena ke depan pelaporan dan lain sebagainya tidak manual lagi, kalau yang tua pasti keteteran," terangnya.

Sementara itu Korda Forum Honorer K2 Sleman Eka Mujiyanta kembali meminta kejelasan kepada pemerintah terkait nasib honorer K2 yang masih terkatung-katung.

Ia menekankan, jika tidak ada kejelasan, maka dimungkinkan akan ada aksi mogok dari pekerja honorer.

Sebelumnya dari pimpinan forum telah bertemu dengan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

Dan dalam pertemuan tersebut, permasalahan honorer K2 akan diselesaikan tahun 2020-2023.

"Tapi dari Menpan RB belum jelas. Katanya masih menunggu menteri yang baru," ungkapnya.

Dia meminta agar pemerintah memperhatikan para honorer K2.

Terlebih yang berkecimpung di dunia pendidikan dan telah mengabdi selama puluhan tahun.

"Usia mereka sudah tua, jadi kami minta agar regulasi yang mengekang usia itu diubah. Kami minta agar pemerintah menghargai juga pengabdian teman-teman honorer ini," katanya.