Di tingkat Pemerintah Daerah, jumlah kuota PPPK 2019 dan CPNS 2019 yang disediakan sebanyak 207. 748.
Rekrutmen CPNS 2019 dan PPPK 2019, Daftar Usulan Pemerintah Kabupaten di Sulsel Jelang rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN), baik PPPK 2019 maupun CPNS 2019, seluruh instansi diminta mengisi usulan formasi sejak Juni 2019.
Selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga akan membuka lowongan PPPK dan CPNS 2019.
Di tingkat Pemerintah Daerah, jumlah kuota PPPK 2019 dan CPNS 2019 yang disediakan sebanyak 207. 748.
Berikut rinciannya dikutip dari akun instagram BKN:
1. Untuk PNS: 62.324
a. Yang diisi dari Pelamar Umum: 62.249
b. Yang diisi dari Sekolah Kedinasan (STTD): 75
2. Untuk PPPK (yang diisi dari eks TKH-II dan Honorer: 145.424
Sejumlah kabupaten di Sulsel juga sudah menyetor usulan kuota yang dibutuhkan, antara lain:
1. Pemkab Barru
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barru telah mengajukan surat pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) o 2019.
Pengusulan kebutuhan CPNS tersebut diajukan ke Menpan RB pada Juni 2019 lalu.
Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) BKPSDM Barru, Rahmatiah Karim (53) saat ditemui di kantor Pemkab Barru, Jumat (5/7/2019).
"Juni kemarin sudah kita ajukan pengusulannya ke Menpan RB," kata Rahmatiah Karim
Disebutkan, dalam surat pengusulan sedikitnya 400 kebutuhan pegawai yang diajukan untuk CPNS Pemkab Barru.
Formasinya terdiri dari tenaga guru, kesehatan dan di bidang teknis.
"Dari 400 yang kita ajukan ini, mayoritas dari formasi guru. Ada sekitar 50 persen. Itupun masih terbagi itu, ada untuk penerimaan melalui CPNS dan ada juga PPPK," ungkapnya.
Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi (PPI) BKPSDM Barru, Rahmatiah Karim (53). (akbar
Rahmatiah menambahkan, saat ini pihak BKPSDM Barru sisa menunggu persetujuan dari Menpan RB terkait pengusulan tersebut.
"Waktunya kita belum tahu kapan ada persetujuannya dari Menpan, kita hanya menunggu," ujar Rahmatiah.
"Nanti setelah formasinya turun dari Menpan, baru dibuka penerimannya, yang berdasar pada petunjuk dari pusat," sambungnya.
2. Pemkab Gowa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa telah mengajukan jumlah kouta untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) Kabupaten Gowa tahun 2019.
Kali ini, Pemkab Gowa mengajukan kuota sebanyak 574. Pengajukan tersebut diserahkan serentak ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum lama ini.
"Jumlah kuota CPNS sesuai aturan 20 persen untuk CPNS Umum," kata Kepala BKPSDM Gowa, Muhammad Basir, Selasa (2/7/2019).
Selain pengajuan kuota CPNS, Pemkab Gowa juga mengajukan kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebesar 80 persen. Bila dipersentasekan, jumlah kuota PNS umum berjumlah 114, sementara P3K berjumlah 459.
"Kami mengirim pengajuan formasi ini pada Jumat pekan lalu. Pengirimannya serentak seluruh daerah," sambung Basir.
Meski demikian sambung Basir, jumlah formasi pasti CPNS di Gowa masih menunggu keputusan pusat. Semua dikembalikan ke pusat. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi untuk pelaksanaannya saja.
Penerimaan CPNS juga nantinya, tidak mutlak akan sama dengan formasi yang tersedia. Semua tergantung pada kemampuan calon peserta.
Basir menyebut kebutuhan pegawai Pemkab Gowa saat ini didominasi oleh tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan, dalam hal ini guru.
Dirinya berharap, formasi CPNS yang diberikan Kemenpan RB ini nantinya bisa sesuai dengan kebutuhan Pemkab Gowa.
"Di Gowa itu yang paling kita butuhkan tenaga kesehatan," katanya.
Diketahui Pemkab Gowa ini memiliki total jumlah PNS 7.678 pada 18 Kecamatan Kabupaten Gowa. Sementara itu terkait tingkat kebutuhan pegawai, hal tersebut bersifat relatif bergantung pada kondisi. Misalnya saja kebutuhan untuk mengganti pegawai yang pensiun.
Dikutip melalui rilis Humas Kemenpan RB disebutkan jika usulan kebutuhan ASN tahun 2019 bagi pemerintah daerah harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip zero growth. Kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar.
Ada pun usulan untuk jabatan pelaksana harus berpedoman pada peraturan Menpan RB Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana, dan untuk Jabatan Fungsional diprioritaskan pada jenjang ahli pertama, terampil, serta masih dimungkinkan untuk jenjang pemula
3. Pemkab Luwu Timur
Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Luwu Timur mengusulkan 1.294 CPNS 2019 ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB).
Jumlah itu terdiri dari formasi tenaga pendidikan 201 orang, tenaga kesehatan 78 orang dan tenaga teknis 1.015 orang.
Info Tiket Laga Madura United vs PSM Makassar di Liga 1 2019, Termurah Rp 40 Ribu, VVIP Rp 150 Ribu
Rumah Lafadda dan Isellang di Ujung Pero Wajo Nyaris Rubuh Diterjang Banjir
Kepala BKPSDM Luwu Timur, Kamal Rasyid mengatakan baru tahapan pengusulan formasi dari masing-masing pemda/pemkot/pemprov ke KemenPAN-RB.
Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh KemenPAN-RB baru nanti disusun jumlah formasi se-Indonesia.
"Jadi total usulan CPNS 2019 sebanyak 1.294 orang," kata Kamal , Rabu (3/7/2019).
Besaran kebutuhan atau lowongan CPNS sudah diatur dalam Keputusan Menpan RB Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebutuhan Pegawai ASN Secara Nasional Tahun Anggaran 2019.
Kepala BKPSDM Luwu Timur, Kamal Rasyid (Ivan
Periode 2017, jumlah ASN aktif di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Timur sebanyak 3.925 orang.
Sementara tenaga upah jasa aktif berjumlah 2.045 orang sesuai data BKPSDM Luwu Timur tahun 2018.
Adapun pusat pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur berlokasi di Jl Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili.
Dokumen Persyaratan Wajib PNS
Jika merujuk CPNS 2018, pelamar CPNS diminta menyiapkan berkas dokumen lebih awal.
Dokumen yang dibutuhkan masih menunggu konfirmasi lanjut dari pemerintah.
Namun jika mengacu pada penerimaan CPNS 2018, berikut dokumen yang wajib ada d
Untuk tenaga profesional, persyaratan atau dokumen yang harus dipersiapkan sebagai berikut:
1. Fotokopi KTP
2. Fotokopi Ijazah dan Transkip Nilai yang telah dilegalisir
3. Surat keterangan akreditasi dari BAN PT.
4. Pas foto terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar - latar belakang merah.
Dokumen tambahan bagi lulusan D III dan SMA/sederajat antara lain:
1. Materai Rp 6.000
2. Fotokopi KTP
3. Fotokopi ijazah/STTB
4. Fotokopi ijazah SD
5. Fotokopi ijazah SLTP
6. Fotokopi ijazah SLTA
0 comments:
Post a Comment