70 Pemda Belum Usulkan Formasi CPNS 2019

Hingga waktu yang ditentukan, sebanyak 70 instansi belum kunjung menyerahkan usulan formasi CPNS 2019.

Pemerintah akan kembali membuka pendaftaran seleksi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019.

Pendaftaran seleksi CPNS 2019 dan P3K/PPPK 2019 diagendakan akan dilaksanakan pada Oktober 2019 mendatang.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana memprediksi jumlah peserta seleksi CPNS 2019 dan PPPK/P3K 2019 ini akan mencapai 5,5 juta orang.

Total kebutuhan ASN nasional 2019 sejumlah 254.173 formasi yang mencakup 100.000 formasi CPNS 2019 dan 100.000 formasi PPPK/P3K 2019 tahap kedua, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi PPPK/P3K 2019 tahap pertama.

Sebanyak 108 lokasi di seluruh Indonesia dapat dimanfaatkan melalui fasilitas yang disediakan BKN dan bekerja sama dengan sejumlah instansi pusat dan daerah.

Jumlah ini tentu tidak cukup untuk pelaksanaan seleksi serentak sehingga beberapa opsi sedang disiapkan dengan kerja sama instansi di pusat dan daerah.

70 pemda belum usulkan formasi CPNS

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara ( BKN) Ridwan mengatakan, 70 instansi pemerintah daerah yang belum mengusulkan formasi CPNS 2019 paling banyak berada di kabupaten-kabupaten yang ada di provinsi Banten, Gorontalo, Jambi, Papua dan Sulawesi Selatan.

"Kalau bisa secepatnya, Kita enggak akan meninggalkan mereka (daerah)," kata dia.

Selain itu, kata Ridwan, menjelang pelaksanaan seleksi CPNS 2019, BKN sudah memperhitungkan persiapan-persiapan menjelang hari pelaksanaan.

"Deadline bagi kami pak Menpan berkali-kali menyampaikan seleksi CPNS akan diadakan Oktober. Nah itu tinggal ini harus ngapain-ngapain. Tanggal pastinya belum," ujarnya.

Adapun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) selama dua hari membahas perhitungan anggaran APBN dan APBD yang juga menentukan jadwal penyelenggaraan rekrutmen CPNS 2019.

"Hasil rakor ini akan disusun jadwalnya. Ini akan dibahas dua hari ini, kapan timeline-nya, kapan jadwalnya," kata Menpan RB Syafruddin dalam rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019).

"Karena itu menyangkut anggaran, bukan hanya anggaran APBN Pemerintah Pusat juga APBD," lanjut dia.

Pemkab Gianyar tidak buka CPNS dan P3K/PPPK

Pemkab Gianyar memilih untuk menunda formasi CPNS dann PPPK dari Pemerintah Pusat ini sampai tahun 2020.

Hal tersebut dikarenakan Pemkab Giayar tak memiliki anggaran.

Sebab serapan APBD Gianyar yang tahun 2019 ini dirancang Rp 2,519 triliun telah terisi penuh.

Sekda Gianyar, Made Gede Wisnu Wijaya, Kamis (13/6/2019) mengatakan, pihaknya tidak mengajukan kuota penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2019 ini.

Hal tersebut dikarenakan tawaran formasi yang diberikan pemerintah pusat relatif mendadak.

Sementara itu, Dana Alokasi Umum (DAU) semuanya telah terpasang.Baca juga :

“Kami tidak mencari (CPNS dan PPPK), alasannya karena memang keterbatasan anggaran. Apalagi secara mendadak pengadaan ini. Kan kita ditawarkan, kita dimana carikan anggaran karena DAU semua sudah terpasang,” ujar Wisnu.

Wisnu berharap masyarakat tidak kecewa dengan keputusan tersebut.

Sebab, pihaknya telah mengusulkan ke pusat, supaya Pemkab Gianyar diberikan kuota perekrutan di tahun 2020.

Wisnu menegaskan, pihaknya sudah bersurat terkait hal ini.

“Harapan kami tahun 2020 kita diberikan kuota. Kami sudah bersurat untuk menunda agar bisa diberikan peluang di 2020,” tandasnya.

Banyak pihak yang mengaku kecewa terhadap keputusan Pemkab Gianyar tersebut.

Satu diantaranya, KD (28), yang telah mengabdi sebagai guru honorer di sebuah sekolah dasar di Gianyar.

Dia kecewa lantaran bukaan CPNS dan PPPK merupakan hal yang langka.

“Selama bertahun-tahun kami menunggu bukaan, tapi setelah ada, kenapa disia-siakan,” ujarnya geram.

Tak hanya membuat kekecewaan masyarakat yang menargetkan kariernya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun hal ini juga menyebabkan sembilan formasi yang tak terisi pada perekrutan CPNS 2018 lalu hangus.

Diantaranya delapan formasi khusus eks tenaga honorer kategori II dan satu formasi khusus penyandang disabilitas.

Dikonfirmasi terkait kekecewaan masyarakat, Sekda Gianyar, Wisnu Wijaya tak bisa berkata banyak.

“Yah, mau bagaimana lagi, ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Astungkara, di tahun 2020 nanti, usulan kita bisa dikabulkan,” ujarnya. (*)

Berdasarkan informasi  dalam CPNS 2018 ada sebanyak 1.347 pelamar yang menjatuhkan pilihannya ke Pemkab Gianyar

Ribuan pelamar ini selanjutnya bersaing memperebutkan 322 formasi yang ada.

Inilah sejumlah instansi yang buka CPNS 2019 yang membuka rekrutmen CPNS

1. Pemprov Papua

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi diimbau melakukan pendataan kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi 2019, yang perekrutannya bakal dilakukan pada akhir tahun ini.

Hal demikian sebagaimana diinstruksikan Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua Doren Wakerkwa, pada apel Senin (12/8) pagi, di Halaman Kantor Gubernur Dok II, Jayapura.

“Saya minta segera lakukan pendataan untuk kebutuhan CPNS 2019 pada tiap SKPD. Ini wajib karena untuk formasi 2019 kita harus segera merekrut,” terangnya seperti dilansir papua.go.id.

Ia berharap hasil kebutuhan masing-masing SKPD dapat disampaikan paling lambat dalam bulan ini. Sebab perekrutan bakal didorong pelaksanaannya sebelum akhir tahun ini.

“Kalau sudah ada datanya saya minta segera masukan kepada gubernur lewat kepala badan kepegawaian daerah. Sebab data ini pun akan disampaikan kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), untuk mendapat penetapan kuota,” terang dia.

2. Pemprov Riau butuh 10.381 CPNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tahun ini mengusulkan kuota untuk penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sebanyak 10.381 orang. Kuota tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Provinsi Riau.

Kepala BKD Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan, Senin (17/6/2019) mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun pengajuan formasi dan kuota CPNS tersebut. Namun, pihaknya belum bisa memastikan apakah usulan tersebut seluruhnya disetujui atau tidak.

"Iya, kuota yang kita usulkan sebanyak 10.000 lebih, tapi itu belum tentu semuanya disetujui oleh pemerintah pusat. Karena ada diantara tenaga honorer kita yang belum berpendidikan sarjana," katanya.

Meski sudah diusulkan, sejauh ini pihaknya belum mendapatkan jawaban dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelamar CPNS.

Pihaknya berharap kuota tersebut bisa disetujui oleh pemerintah pusat sehingga kekurangan PNS di Riau bisa ditutupi.

"Kita masih menunggu surat dari BKN, nanti kalau sudah ada ada surat dari BKN terkait persyaratan yang harus dipenuhi pelamar baru kita sampaikan siapa-siapa saja yang bisa mengikuti seleksi ini," katanya.

3. Pemkot Bukittinggi Butuh 105 PNS

Pemerintah Kota Bukittinggi, Sumatera Barat ( Sumbar) mengajukan 105 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 ke Kemenpan RB.

Dari formasi itu, mayoritas masih untuk tenaga pendidikan, kemudian untuk tenaga teknis seperti kesehatan, akuntan, psikolog, tenaga IT dan lainnya.

"Pengajuan ini mengacu kepada aturan Kemenpan RB. Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2020 nanti," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bukittinggi, Sustinna

, Selasa (18/6/2019).

Sustinna mengatakan, hingga 1 Januari 2020 mendatang ada 80 orang ASN yang pensiun.

Jumlah itu ditambah dengan 25 formasi yang sangat dibutuhkan.

"Totalnya ada 105 orang yang kita ajukan dan mayoritas untuk guru. Sementara untuk tenaga teknis ada berupa tenaga kesehatan, tenaga IT, akuntan, psikolog dan lainnya," jelas Sustinna.

Menurut Sustinna, jumlah tersebut masih kurang dari kebutuhan CPNS di Bukittinggi. Berdasarkan hasil rekapitulasinya, Bukittinggi masih membutuhkan 300 CPNS untuk mengisi sejumlah formasi yang kosong.

Pada penerimaan CPNS 2018 lalu, Pemko Bukittinggi menerima 74 formasi.

Sedangkan yang diusulkan sebanyak 78 formasi dan ada 4 formasi yang tidak terisi.

Sedangkan untuk pengajuan formasi tahun ini, Sustinna mengatakan akan dilakukan BKPSDM Bukittinggi. Untuk proses jadwal pendaftaran BKPSDM Bukittinggi menunggu arahan dari Kemenpan RB.

4. Banyumas Butuh 3.500 PNS

Pemkab Banyumas, Jawa Tengah, tengah menyusun jumlah formasi yang akan diusulkan dalam rekrutmen calon pegawai negeri sipil ( CPNS) 2019. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Banyumas Achmad Supartono mengatakan, saat ini kebutuhan PNS di Kabupaten Banyumas mencapai 3.500 orang.

"Kami baru membuat angka-angkanya, mungkin minggu ini baru akan diusulkan ke Jakarta. Untuk kebutuhan PNS masih sama dengan tahun sebelumnya, sekitar 3.500 orang," kata Supartono di Purwokerto, Jawa Tengah, Senin (17/6/2019).

Supartono meminta masyarakat yang akan mendaftar CPNS untuk mulai mempersiapkan diri.

Informasi lebih lanjut akan disampaikan apabila sudah ada kepastian jumlah formasi yang dibuka.

"Tahapan sekarang baru mengajukan formasi, itu menjadi referensi bagi masyarakat yang berminat untuk bersiap saja. SOP-nya kami mengajukan dulu, nanti diberi formasi berapa. Kami hanya mengusulkan, nanti digodok di pusat," kata Supartono.

Lebih lanjut, Supartono mengatakan, dari total jumlah kebutuhan PNS, sebagian besar untuk formasi guru dan tenaga kesehatan, sedangkan sisanya untuk mengisi berbagai formasi.

"Usulan CPNS juga harus mempertimbangkan keuangan daerah masing-masing. Misal butuh 3.500, tapi keuangan daerah hanya mampu 500, ya ambilnya 500," kata Supartono.

5. Pemkab Solok Buka 128 Formasi CPNS dan PPPK

Pemerintah Kabupaten Solok akan menerima 128 formasi untuk calon pegawai negeri sipil ( CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ( PPPK) tahun anggaran 2019.

"Ada 128 formasi yang kami terima terdiri dari 70 persen PPPK dan 30 persen CPNS. PPPK pada bulan Agustus dan CPNS pada Oktober," kata Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok, Feris Novel, , Selasa (18/6/2019).

Feris mengatakan, formasi yang disediakan untuk PPPK mayoritas guru yang mengakomodir tenaga honorer K2. Sedangkan CPNS, mayoritas untuk tenaga teknis seperti tenaga kesehatan, pengawas pekerjaan umum, verifikator keuangan dan bendahara.

"Untuk CPNS kami ambil dari tenaga teknis seperti kesehatan, verifikator keuangan, bendahara dan juga pengawas PU. Sedangkan PPPK semuanya untuk guru," kata dia. Feris mengatakan, jumlah formasi yang diajukan tersebut sesuai dengan arahan dari Kementerian PAN RB yakni sama dengan jumlah ASN yang pensiun pada tahun 2019.

Sedangkan untuk tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Solok tercatat ada 128 ASN yang pensiun.

"Sesuai dengan arahan Kemenpan RB, maka formasi yang kami ajukan sesuai dengan ASN yang pensiun hingga 1 Januari 2020 nanti. Ada 128 yang pensiun dan kita ajukan 128 juga," ujar dia.

Sedangkan untuk jadwal penerimaan, Feris mengatakan, pada bulan ini akan segera selesai proses pengiriman jumlah formasi. Kemudian pada bulan Juli dilakukan verifikasi jumlah formasi untuk kemudian ditetapkan. Berlanjut dengan jadwal perekrutan yang dibagi dua yaitu perekrutan PPPK pada bulan Agustus. Kemudian, penerimaan CPNS-nya pada bulan Oktober.

"Sama seperti penerimaan tahun lalu jadwalnya dua tahap, tapi tahun lalu CPNS dulu baru PPPK, kalau sekarang PPPK dulu baru CPNS," tutur dia.

Feris mengatakan, jumlah formasi dalam rekrutmen kali ini masih sangat jauh kurang dari kebutuhan pemerintah Kabupaten Solok.

Menurutnya, saat ini Kabupaten Solok membutuhkan sekitar 1.400 formasi ASN.

Jumlah tersebut berdasarkan kebutuhan sejak tahun 2018 lalu. Banyaknya formasi yang mencapai 1.400 merupakan permintaan dari SKPD yang ada kemudian direkap oleh BKPSDM. Pada rekrutan tahun 2018 lalu belum mampu memenuhi semua formasi itu.

"Memang sebenarnya untuk jumlah masih butuh banyak tapi kami tidak punya kemampuan keuangannya, APBD Solok harus selalu mengimbangi untuk belanja pegawai dan pembangunan," kata dia. Sementara itu, pada perekrutan CPNS tahun 2018 lalu, Kabupaten Solok mendapatkan 320 formasi.

Ada 16 formasi yang kosong. Penyebabnya karena ada formasi yang tidak ada pelamarnya dan ada yang tidak memenuhi syarat hingga akhir sehingga hanya mendapatkan 304 ASN baru pada 2018.

6. Pemprov Sumbar Butuh 800 PNS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat ( Sumbar) akan mengajukan 800 formasi calon pegawai negeri sipil ( CPNS) pada 2019 kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Mayoritas dari formasi itu untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Sejumlah formasi teknis seperti akuntan, psikolog, pustakawan, arsitek, pranata humas juga masih dibutuhkan.

"Saat ini, kita sedang menyusun formasinya. Semua OPD kita minta pengusulannya dan setelah itu kita usulkan ke Kemenpan RB," kata Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit , Senin (17/6/2019).

Nasrul mengakui formasi untuk pendidikan dan kesehatan memang sangat dibutuhkan secara nasional, sehingga jumlah yang dibutuhkan sangat banyak. Namun demikian, pihaknya akan mengusulkan sejumlah formasi teknis yang sangat dibutuhkan untuk mengisi kekosongan yang ada.

"Sejumlah formasi teknis di OPD banyak yang kurang akibat pegawai yang pensiun. Formasi yang kosong itu seperti arsitek, psikolog, akuntan, pustakawan, pranata humas dan lainnya," kata Nasrul.

Nasrul juga meminta pemerintah kabupaten dan kota selektif dalam pengajuan formasi sesuai dengan kebutuhan yang paling mendesak.

"Kalau ada pegawai teknis yang sudah pensiun atau formasinya kosong, maka itu harus diajukan. Formasi pendidikan dan kesehatan memang dibutuhkan, tapi formasi teknis juga dibutuhkan," ujarnya.